ARNOLD CLEMENS AP DAN HAM (4) 0 komentar
*) Yunus G Adijondro
Yang berikut negara dipahami sebagai sebuah keluarga, dalam arti sesungguhnya. Karena negara identik persis dengan keluarga, maka konflik di haramkan demi tegaknya harmoni keluarga. Hubungan bapak dengan anggota keluarga lainnya berlangsung dalam suasana tentram penuh keakraban. Bapak tidak pernah berbuat salah, ia selalu bijaksana. Atau kalau pun membuat kesalahan, segera saja dimaafkan. Sebab bagaimanapun, dia adalah orang tua sendiri. Keadaan ini pula yang diperlakukan pada Presiden Soeharto. Tidak
usah dikritik bahkan tidak perlu diganti jabatannya oleh orang lain. Ia boleh tetap di posisinya sampai meninggal dunia. Kesalahan konsep itu berdampak pada pelecehan terhadap HAM di negeri ini. Memperjuangkan HAM, sama saja dengan melawan sopan-santun dan merusak harmoni keluarga besar
Agustina Arongaer:
Penjelasan yang menarik dari Pak George tentang kasus Arnold Ap dan kasus-kasus lainn yang kadang menyakitkan hati, sudah kita ikuti kasus-kasus penyepelean hak ini, kalau terus dipendam, bisa berdampak peledakan emosi. Pertanyaan saya. Apakah yang diinginkah oleh mereka yang selalu menekan HAM di Papua Barat? Kita sudah cukup mengabdi kepada pemerintah melalui pogram-program pembangunan yang diturunkan ke daerah.
Kristian Torey:
Di Papua Barat, memang agak susah berbicara secara bebas, sebab tuduhan sebagai anggota atau simpatisan OPM, dari awal sudah disiapkan. Sebagaimana tadi sudah disampaikan. Dalam hal, ada orang luar datang mewawancarai penduduk setempat, dimana pihak yang diwawancarai terpaksa berurusan dengan pihak keamanan. Berbeda dengan si pewawancara yang mungkin sedikit lebih leluasa. Sebagai orang yang cukup banyak mengikuti persoalan HAM di Papua, bisakah Bung George memberikan usulan tentang strategi yang cocok untuk memperjuangkan HAM di Papua tanpa menanggung risiko mendapat cap OPM?
Willem Wakum:
Kalau kita mengamati sepak-terjang tentara di Papua Barat selama ini, banyak orang yang ditangkap dan ditahan tanpa sebab. Artinya, entah orang-orang yang bersangkutan terlibat atau tidak dalam suatu kegiatan yang sifatnya politis. Tindakan-tindakan semacam ini, adakah hubungannya dengan azas praduga tak bersalah?
Ir. Ferry Karwur:
Saya agak bingung mengenai bagaimana membedakan suatu komunikasi yang sifatnya tawar-menawar dalam konsep demokrasi dan suatu tindakan yang memiliki tujuan atau punya keinginan membentuk apa yang menjadi sasaran atau suatu masyarakat sesuai dengan pikiran (frame of mind) kita.
Yosef Rumaseb:
"ada seorang Paniai yang mencoba meminang wanita
ikut melanggar hak-hak asasi dari suku-suku lainnya. Tapi itu tidak disebutkan oleh Pak George. Saya anggap ini penting, agar kita tidak terlalu terjebak untuk menuding ABRI, sehingga lupa diri bahwa kita pun menghilangkan hak-hak asasi saudara-saudara kita sendiri yang sejajar dengan kita. Barangkali, ini sekaligus menyadarkan kita agar mawas diri. Tidak hanya menuding pihak lain.
Drs. Melky Huke:
Sekedar menambah komentar Yosef. Pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat di Asmat, terjadi di era kepemimpinan Camat Ombret, orang Muyu, dan Camat Rumbrar, orang
GJA:
Tadi saya banyak gambarkan ABRI sebagai satu contoh dari kekuasaan fisik.
dengan dibunuhnya Pastor Smith oleh Camat Fimbay, orang Bintuni. Jadi saya setuju bahwa kita tidak single out ABRI sebagai institusi, tetapi berbagai macam aparat kekuasaan.
Kedua, yang arasnya lebih tinggi, yaitu pelanggaran hak asasi karena hal-hal yang sifatnya idiologis, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Adanya anggapan bahwa makin hitam satu suku, makin rendah kedudukannya dalam, katakanlah evolusi maupun hirarki manusia. Ini satu permasalahan yang universal, bukan hanya di
seseorang, makin dekat dia dengan dewa. Makin hitam seseorang, makin sah untuk dia diperlakukan sebagai binatang. Selama ini kita tidak pernah bicara secara telanjang bahwa di
perbedaan antara non-Tionghoa dan Tionghoa, atau antara pribumi dan non-pribumi. Tapi adanya rasialisme berdasarkan warna kulit, selama ini ditutup-tutupi, kita peroleh berbagai contoh dan pengaruh dari impor budaya wayang. Dalam wayang diceritakan tentang kontradiksi antara kesatria dan Bhuto atau raksasa. Maka orang-orang yang raksasa mendapatkan gambaran sebagai orang-orang yang bengis atau jahat. Kita masih ingat dulu, bagaimana seorang Wasdi di Jakarta di hukum hanya karena jelek. Karena
berwajah jelek dan menakutkan, dia dicurigai hendak menteror seorang ibu. Padahal Wasdi ini mencari duit dari menjadi pembawa barang orang belanja di Pasar Senen. Saya masih ingat komentar kawan saya, Policarpus da Lopez, yang kebetulan orang
Yang juga sifatnya idiologis adalah penggambaran yang banyak kita temui tentang Papua Barat sebagi wilayah yang kosong, hampir tidak ada penduduknya dan betapa potensi-potensi sumber daya alam di
bagimana orang Balim memanfaatkan sumber daya alamnya, itu sudah sangat optimal. Bahkan diakui oleh Pak Tjahyadi (dosen Fakultas Biologi UKSW -- GJA). "Produktivitas ubi-ubian di lembah Balim termasuk tertinggi di
Lalu, di mana daerah di Papua Barat yang tidur dan konsep tidur itu dalam hal apa? Apakah dalam arti buldozer, membangun PLTN? Ataukah dalam arti bagimana penduduk setempat memanfaatkan sumber daya alamnya secara optimal, di samping lestari. Boleh jadi, dalam tulisan-tulisan anda, anda pun ikut mereproduksi istilah-istilah itu. Ini membuktikan bagaimana kuatnya penjajahan idiologis. Termasuk di sini anggapan bahwa hak untuk merdeka itu merupakan suatu hal yang terlarang. Karena Republik
Mohammad Yamin.
Hindia Belanda juga begitu. Kemarin saya tegur Buyung, saya bilang, kita mempertahankan Papua Barat, karena Papua Barat adalah bagian dari Hindia Belanda. Itu atas dasar apa? Hanya karena Tidore (kesultanan Tidore) mengklaim bahwa dia menjajah Papua Barat sampai dengan Teluk Yotefa mungkin? Maka kemudian, ketika Tidore ditaklukan oleh Belanda, Belanda belum merasa otomatis mendapatkan hak atas jajahan Tidore? Belanda mundur,
Sejak kapan berbagai daerah di Papua Barat tersubordinasi (takluk) di bawah Kesultanan Tidore? Apakah hanya karena orang Biak senang mengimport nama-nama marga, seperti Kapitarauw dan lain-lain dari
Atas dasar itu, klaim bahwa
Tadi ada yang menanyakan, mungkinkah memperjuangkan HAM di Papua Barat tanpa punya sangkut paut dengan OPM? Menurut saya tidak bisa, kalau namanya hak asasi manusia. Dan itu kalau kita tetap berpegang pada ke-30 pasal Deklarasi Universal HAM, di mana salah satu pasalnya adalah hak untuk menentukan nasib sendiri dari daerah-daerah yang sekarang tidak berdiri sendiri. Entah, berupa koloni atau propinsi. Kesempatan tetap terbuka.
Yang tidak boleh adalah orang yang pro-OPM memaksa orang lain untuk juga pro-OPM. Kalau kita menghormati hak berbeda pendapat, maka boleh saja ada orang Papua yang pro-RI, ada orang Papua yang pro-OPM. Juga self determination rights, hak menentukan nasib sendiri. Bisa ditafsirkan ke berbagai kemungkinan. Bahwa kemungkinan itu ada, bisa diukur dari daerah di mana orang lebih bebas berbicara.
Waktu saya masih bertugas di Papua Barat, beberapa kali saya ke PNG. Dan saya bertemu dengan orang-orang Papua Barat yang sudah menetap di
Masih ada lagi orang-orang lain yang mencoba berpikir dalam konsep Melanesia Raya. Semacam Yamin-nya Pasifik. Mereka menghendaki Papua Barat,
Jadi, berbicara soal HAM, berarti kita tetap membuka kemungkinan untuk orang lain juga boleh berbicara soal negara Papua Barat. Itu memang konsekwensi. Sama juga, kita tidak boleh meniadakan -- ini lebih sulit bagi kita yang Kristen -- hak orang untuk berbicara tentang negara Ialam. Dari teman-teman saya yang Islam, persoalan apa itu negara Islam pun, ada sekian banyak interpretasi. Seorang Nurcholis Madjid mengatakan, negara yang
menjalankan prinsip-prinsip Islam, yaitu tunduk kepada Tuhan, itulah sebuah
Negara Islam. Ini aliran hakiki.
Misalnya, hukum potong tangan, apakah itu diatur dalam Qur'an, Hadist ataukah dalam yurisprudensi Arab? Pendapat ini masuk dalam aliran legalistik. Intinya bahwa konsepsi tentang negara Islam harus didiskusikan secara terbuka.
Juga tentang konsep negara
bersenjata, di mana bullet (peluru) menggantikan ballot (kotak suara), itulah hukum sejarah.
Menurut saya, kita harus menumbuhkan demokrasi di
Inilah cara berpikir militer. Saya pernah berdebat sama intel yang dating kerumah saya di Abepura (Jayapura) dia bilang, "Anda harus hati-hati menghadapi ini, menghadapi itu dan segala macam". Saya balik mengatakan, "pak, logika militer dengan logika sipil berbeda!" Dia heran: "Lho, perbedaannya di mana?" Jawab saya: "Militer punya logika, anda harus
mencurigai semua orang sampai terbukti bahwa orang yang bersangkutan bias dipercayai. Logika sipil begini, anda harus percaya semua orang sampai anda "ketanggor" (terbukti bahwa orang yang bersangkutan tidak bisa dipercayai, tidak bisa dijadikan kawan lagi!")." "Oh Begitu!" jawab sang intel. Makanya saya menegaskan lagi: "iya , Bapak dari tadi mengatakan hati-hati pada Yance Hembring, hati-hati sama si ini, hati-hati sama si itu. Mereka itu OPM!" Saya lanjutkan: "Kalau begitu, seluruh orang Papua itu OPM, pak!" Dia
pasti mengganggap saya bukan orang Jawa yang benar, sebab orang Jawa yang benar -- dalam kacamata tentara tadi -- adalah orang Jawa yang patut mencurigai orang-orang papua.
Kalau tidak keliru, Agu tadi menanyakan, "Apakah yang diinginkan oleh pemerintah
Jawabannya itu tadi, yakni fanatisme yang terlalu berpegang bahwa
Persoalannya, darah berbicara di berbagai front. Orang
dosa sakrilegi, yang ganjarannya, dalam bentuk yang paling ekstrim, adalah hukuman mati.
Kedua, orang-orang yang dekat dengan kekuatan-kekuatan ekonomi yang berbasis di Jawa, lebih senang melihat Papua Barat hanya dari kacamata sumber daya alam minus manusianya. Dugaan saya adalah bahwa statistik Papua Barat, selama puluhan tahun sudah dipermainkan. Bahwa jumlah orang Papua cuma sekian. Saya tidak percaya pada statistik itu. Pengamatan saya terhadap salah seorang petugas sensus di
Tapi mitos bahwa Papua Barat itu kosong, hampir tidak ada penduduknya, itu diperlukan karena Papua Barat dipersiapkan sebagai koloni dari sudut ekonomi. Papua Barat diperlukan sebagi daerah kosong di mana bisa menaruh kelebihan penduduk dari Jawa, dan di mana sumber daya alamya bisa diambil. Permainan statistik ini, bukan hal yang baru dalam sejarah.
Jadi Papua Barat diperlukan sebagai koloni dari segi ekonomi, karena strategi pembangunan kita adalah strategi center-periphery. Daerah pinggiran yang menunjang industrialisasi di pusat. Demikianlah, strategi ekonomi kita memang melegitimasikan bahwa Papua Barat harus dikuras. Dan untuk dapat dikuras dengan bebas daerah itu harus dianggap berpenduduk sedikit. Semua hal yang bertentangan dengan ini, dilihat sebagai gangguan dalam kacamata militer. Yang mengganggu sama dengan subversif, dan yang
subversif itu sah untuk dieliminasi. Cara eliminasinya bisa berwujud fisik
atau pun kultural.
Itu yang dianalisis oleh Fanon. Pada saat penjajah tidak bisa lagi meniadakan penduduk jajahannya secara fisik, dia kemudian mengeliminir mereka secara kultural, dengan mengatakan bahwa mereka tidak punya kebudayaan, atau dengan dalih bahwa kebudayaan mereka lebih rendah. Jadi mitos tentang koteka, Zaman Batu dan lain-lain itu, memang sengaja dipupuk karena mendukung cara berpikir penguasa.**
KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DI PAPUA BARAT 1 komentar
*) John Rombiak
Pengantar Di Papua Barat akhir-akhir ini diberitakan terjadi berbagai kekerasan negara yang berakhir dengan pelanggaran hak asasi manusia sebagai respon terhadap berbagai aksi yang dilakukan rakyat Papua Barat untuk menuntut PAPUA BARAT MERDEKA. Aksi-aksi tersebut sebagai protes terhadap pelanggaran terhadap hak menentukan nasib sendiri yang melibatkan masyarakat internasional. Suatu sikap yang menurut rakyat dapat mengakhiri penindasan di tanah Papua serta tindakan untuk menyelamatkan bangsa Papua dari suatu proses pemusnahan. Mulai dari kasus ‘Biak Berdarah Juli 1998’, ‘Insiden Merauke Oktober 1999’, ‘Timika Berdarah Desember 1999’, ‘Insiden Nabire Februari/Maret 2000’, sampai dengan ‘Peristiwa Wayati Fakfak Maret 2000’ serta ‘Insiden Sorong Agustus 2000’ (dan tentu saja masih akan terjadi peristiwa-peristiwa berdarah serupa di waktu-waktu ke depan jikalau situasi ini tidak berubah). Puluhan orang telah dibunuh, ratusan ditahan secara sewenang-wenang dan disiksa serta belasan lainnya dinyatakan hilang. Itu semua bukan ceritra baru. Pengalaman selama 38 tahun (1963 – 2000) integrasi dengan Republik Indonesia dengan berbagai operasi militer yang dilakukan telah berakhir dengan ribuan orang Papua dibantai, ditangkap dan dipenjara secara sewenang-wenang dan disiksa, perempuan-perempuan diperkosa. Semua ‘Crime Against Humanity in West Papua’ itu dibuat demi Persatuan Nasional dan Pembangunan.
Paper ini akan mencoba menjawab sejumlah pertanyaan menyangkut mengapa ada terjadi terus ‘Crime Against Humanity in West Papua’, Implikasi yang ditimbulkan terhadap rakyat dan mengajukan beberapa rekomendasi pemecahan. Persepsi Nasional tentang Papua Barat
Kebijakan apapun yang diambil oleh suatu pemerintah di manapun di dunia ini terhadap suatu kelompok masyarakat yang dikuasai tidak terlepas dari PERSEPSI yang ada pada si penguasa. Persepsi itu terbangun dari latar belakang kebudayaan, sejarah dan keinginan-keinginan juga kekhawatiran-kekhawatiran bagaimana kelompok masayarakat yang ditargetkan itu mesti diatur. Frantz Fannon, Seorang psikiater asal Caribia yang kemudian mendukung perjuangan kemerdekaan rakyat Aljazair dari penjajah Perancis berpendapat bahwa penjajahan didukung oleh teori-teori kebudayaan yang rasialis. Kaum penjajah beranggapan bahwa kelompok masyarakat yang dijajah tidak berkebudayaan atau kebudayaannya rendah dan oleh karena itu berbagai kebijakan dilakukan untuk memperadabkan sekaligus menaklukkan kelompok masyarakat tersebut.
Dalam kaitan masalah Crime Against Humanity in West Papua tidak bisa dilihat lepas dari suatu PERSEPSI PEMERINTAH INDONESIA terhadap rakyat dan tanah Papua Barat. Pemerintah Indonesia memandang Papua Barat adalah wilayah integral dari Indonesia yang telah direbut dengan darah melalui Komando Trikora di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, mantan presiden RI yang otoriter. Papua Barat juga dilihat sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, dapur masa depan Indonesia. Dalam suatu ceramah di Aula Universitas Cenderawasih di Jayapura tahun 1983 Ali Murtopo, mantan menteri Penerangan pada waktu itu mengatakan: “Irian Jaya adalah dapur masa depan Indonesia”. Tetapi Pa pua Barat juga dipandang sebagai wilayah di mana berlangsung apa yang oleh Jakarta disebut sebagai ‘Gerakan Separatis’ yang dapat membahayakan persatuan bangsa. Penduduk asli, bangsa Papua, di wilayah ini dipandang sebagai ‘primitif’ dan terbelakang sehingga mereka mesti diperadabkan.
Persepsi pemerintah tersebut mendasari lahirnya dua kebijakan utama dalam menangani Papua Barat, yaitu militerisme dan kebijakan-kebijakan pembangunan (transmigrasi, keluarga berencana, turisme, pertambangan, pertanian, dll). Semua itu dilakukan demi persatuan nasional dan pembangunan. Kebijakan-kebijakan ini selanjutnya “melegalkan” terjadinya ‘Crime Against Humanity in West Papua dewasa ini.
Perang terhadap Orang Papua dan Implikasinya: Jiwa yang Patah
Sejak integrasi Papua Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1963 “perang” pun digelar melawan bangsa Papua. Gerakan Papua merdeka (OPM) menjadi alasan bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) – sekarang TNI pisah dari POLRI, untuk melancarkan operasi-operasi militer di berbagai wilayah di Papua Barat. Secara garis besar akan digambarkan beberapa peristiwa besar yang telah berakibat terhadap terjadinya ‘Crime Against Humanity in West Papua’:
Periode 1963 – 1969
Masa transisi di mana sesudah kedaulatan Papua Barat, berdasarkan New York Agreement 15 Agustus 1962, dilimpahkan dari Pemerintah Belanda ke Pemerintah Indonesia dan persiapan menuju ke apa yang disebut “Act of Free Choice” pada tahun 1969. Pada masa ini pemerintah dan angkatan bersenjata Republik Indonesia memasukkan ribuan aparat keamanan dan petugas-petugas pemerintah untuk memastikan bahwa rakyat Papua Barat menjadi bagian integral dari Republik Indonesia bilamana ‘Act of Free Choice’ terjadi. Rakyat diintimidasi, terjadinya penangkapan dan penahanan di luar hukum, pembunuhan-pembunuhan. Akibatnya hanya 1025 saja dari total 800.000 rakyat Papua waktu itu yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia untuk secara terpaksa memilih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Periode 1970 – 1984
Perlawanan rakyat Papua yang memprotes hasil ‘Act of Free Choice’ dalam bentuk berdirinya ‘Organisasi Papua Merdeka’ (OPM) menjastifikasi berlangsungnya operasi-operasi militer di wilayah-wilayah yang diidentifikasi sebagai kantong-kantong gerakan OPM. Ribuan pasukan militer diturunkan di wilayah-wilayah tersebut, kebebasan rakyat dipasung dan pembantaian terhadap rakyat pun digelar. Operasi-operasi militer tersebut antara lain: Kasus Biak (1970/1980); Kasus Wamena (1977) dan Kasus Jayapura (1970/1980). Kasus 1984 di mana Arnold C. Ap dan Eduard Mofu, dua seniman Papua dibunuh dan 12 000 penduduk kemudian mengungsi ke Papua New Guinea.
Periode 1985 – 1995
Operasi militer untuk menumpas OPM terus dilancarkan aparat keamanan, terutama di kawasan pegunungan tengah Papua Barat. Dari semua peristiwa yang terjadi ‘Kasus Timika 1994/1995’ yang melibatkan PT. Freeport Indonesia yang dilaporkan Keuskupan Gereja Katolik Jayapura di mana 16 orang dibunuh, 4 orang hilang dan puluhan lainnya ditahan dan disiksa serta 5 perempuan ditahan dan diperkosa.
Periode 1996 – 1998
Operasi militer menumpas OPM pimpinan Kelly Kwalik yang menyandera para ilmuwan barat di wilayah Mapnduma, Pegunungan Tengah Papua Barat dalam jangka waktu 1996 – 1998. Menurut ELS-HAM Papua Barat (Mei 1998) Drama penyanderaan ini menjadi alasan bagi pihak militer Indonesia untuk kemudian melanarkan operasi militer baik pada masa penyanderaan, operasi pembebasan sandera dan pasca pembebasan sandera di mana sekitar 35 penduduk sipil dibunuh, 13 perempuan diperkosa, 166 rumah penduduk dan 13 gereja (Gereja Kemah Injil Indonesia) dibakar musnah.
Periode 1998 – 2000
Sejak tumbangnya Presiden Suharto pada bulan Mei 1998 berbagai tindak kekerasan dilakukan oleh aparat keamanan terhadap rakyat Papua Barat yang melakukan hak kebebasan berekspresi dengan berdemonstrasi dan mengibarkan bendera Papua Barat (Bintang Fajar) di berbagai kota di Papua Barat.
Berbagai ‘Crime Against Humanity in West Papua’ tersebut mempunyai implikasi baik psikologis, social, budaya and ekonomi terhadap diri bangsa Papua. Mereka mengalami Jiwa yang Patah (hilang percaya diri, frustrasi, apatis, mengendapkan dendam dan kebencian yang mendalam terhadap pihak yang membuat mereka menderita). Secara social rakyat terpecah belah dan saling tidak percaya satu sama lain. Suatu kenyataan yang, selain berbagai factor lainnya, juga melatar-belakangi mengapa rakyat Papua dewasa ini menuntut untuk melepaskan diri dari Negara Kesatun Republik Indonesia sebagai bangsa yang merdeka.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Masalah ‘Crime Against Humanity in West Papua’ pada dasarnya terjadi karena ada suatu persepsi nasional yang bersifat rasis, eksklusif dan penuh kecurigaan terhadap keberadaan orang Papua. Persatuan nasional dan pembangunan telah menjadi dalih yang sangat kuat untuk lahirnya militerisme di Papua Barat yang telah menyebabkan terjadinya ‘Crime Against Humanity’. Semua ‘Crime Against Humanity in West Papua’ telah menyebabkan terjadinya rakyat Papua yang mengalami ‘A Broken Soul’.
Pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia mesti membebaskan diri dari pandangan rasis, eksklusif dan curiga terhadap orang Papua. Orang Papua mesti diakui sebagai suatu kelompok masyarakat yang secara ras berbe da dengan bangsa Indonesia lainnya serta mesti diterima sejajar dengan yang lainnya.
Pendekatan militer di Papua Barat mesti segera diakhiri karena telah menyebabkan terjadinya berbagai ‘Crime Against Humanity’ dan jikalau terus dipertahankan untuk menangani masalah Papua Barat dewasa ini justru akan menimbulkan masalah-masalah baru yang rumit dan sulit untuk diselesaikan.
Pemerintah Indonesia mesti memiliki kemauan politik yang sungguh-sungguh dan didukung oleh semua pihak untuk mempertanggungjawabkan berbagai ‘Crime Against Humanity’ dengan membawa keadilan remedy kepada rakyat Papua Barat, Rekonsiliasi dan Perdamaian. Justice ini penting untuk memulihkan secara psikologis penderitaan korban atau keluarga korban selama bertahun-tahaun mengalami penderitaan, tetapi juga sebagai proses law enforcement, menanamkan kultur supremasi hokum di atas segala kepentingan.
Proses rehabilitasi, terutama healing proscess melalui berbagai bentuk kegiatan untuk membebaskan rakyat secara psikologis dari beban trauma, dendam dan kebencian yang diendapkan dari pengalaman buruk yang dialami.
Membangun kultur penghormatan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi melalui berbagai bentuk pendidikan HAM dan Demokrasi-
*)Penulis adalah aktivist di ELSHAM, Papua
PEMBUNUHAN BERANTAI PAPUA PASCA PENAHANAN KETUA DEWAN MUSYAWARAH MASYARAKAT KOTEKA (DEMMAK)DI KEPUNG PASUKAN TAK DI KENAL DENGAN DALIH KEAMANAN 0 komentar
Proses Pembunuhan Berantai Terhadap Pimpinan Rakyat di West Papua.
1.Arnold.C.AP . Dibunuh pada tahun 1984 Oleh Pasukan KOPASANDA (KOPASUS sekarang) dengan Isyu Peti Mayat Terbang di Abepura/Jayapura Papua.
2.Dr.Thomas Wapai Wainggai. Dibunuh pada tahun 1996 di penjara Cipinang,JAKARTA. Ketika Dr.Thom Masih dalam tahanan LP Abepura Isyu yang di keembangkan adalah Kalarce yang menyamar sebagai perempuan malam yang bangkit dari kuburan di serui,yang bergentayangan di Imbi dan Lingkaran.Kemudian Sebelum Jenasahnya di berangkatkan ke Jayapura (Papua),dari LP CIPINANG,
Isyu yang di kembangkan adalah SUMIYATI si pembalas dendam dari JAWA melaui pelacuran, yang gentayangan di Jayapura dan Lingkaran pada malam hari untuk memenuhi nafsu birahinya (sexsual reed)
3.Hans Bomay & Welem Onde. Dibunuh pada tahun 2000 dengan Isyu Kesepakatan Gencatan Senjata antara TPN/OPM dan TNI/ABRI.
4.Theys Hio Eluay. Dibunuh Pada tahun 2001 dengan Isyu DRAKULA Bergentayangan di Abepura/Jayapura PAPUA.
PEMBUNUHAN DENGAN POLA PENDEKATAN (PEMBUNUHAN SECARA TERHORMAT DAN SISTEMATIS)
1.Yusuf Tanawani di bunuh pada Tahun 200/2001, Sepulang dari Jakarta (jawa)
2.Sam Kapisa di bunuh pada tahun 1999/2000, di salah satu Hotel berbintang di Jakarta, ketika beliau menghadiri pertemuan yang di selenggarakan oleh Pemerintah Pusat (Jakarta)
3.Yafeth Yelemaken di bunuh secara sistematis di Bali pada Tahun 2002, Sepulang menghadiri Pertemuan Barisan Pemuda Pancasila Indonesia dan wafat di Wamena Pada tanggal 21 Junny 2002.
TARGET BERIKUTNYA (Tiga (3). SetanMerah)
1.Taha Al,Hamid, Pdt.Herman Awom, Agus Alua, Dengan Isyu yang diciptakan yaitu KAMBING BERKEPALA MANUSIA berkeliaran di Jayapura, Abepura dan sekitarnya.
2.Tom Beanal, Mm.Yosepha Alomang, Dengan Isyu KOMODOR TERBANG, Di Timika.
3.Ibu/Nyonya Yakomina Isir, dan Panel Sorong dengan Isyu yang di ciptakan yaitu PENYERANGAN di SORONG. (tidak jelas siapa menyerang siapa).
SANGGAHAN.” PAPUA DI KEPUNG PASUKAN TAK DI KENAL”
1.Ada Bisnis apa di balik Penempatan Pasukan TNI AD (Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat) di Papua ???, Yang di datangkan dari Medan Sumatra Utara dengan Pesan KOMANDO “Kamu pergi/diutus ke Papua utk berperang” dst.seperti yang di lansir Cendrawasi Post tgl 28 Mey 2002.
2.Mengapa dan Untuk apa Pemerintah menempatkan Tiga pulu (30) Pleton TNI AD yang di datangkan dari Medan Sumatra di daerah Perbatasan ???
3.Mengapa Post-Post Militer di bangun di setiap kampung ??? seperti Waris,Ubrub,Senggi,Depapre, dan di semua wilayah di papua yang di anggap rawan (sarang OPM).
4.Mengapa dan Untuk apa Pasukan Jihat di tempatkan di setiap Mesjid di Papua Barat ???
5.Mengapa dalam melaksanakan tugas Operasi/Pengamanan Istilah KOPASUS diganti dengan Istilah BRIMOP ???
6.Mengapa TNI disebarkan di seluruh Kampus (Perguruan tinggi Negeri maupun Swasta) dengan berbagai dalih ???
7.Apa Hubungan Semua ini Dengan OPERASI MATOA 2002..?
8.Mengapa DPRD Provinsi Papua membungkam dari kenyataan ini ???
9.Mengapa Benny Wenda dan Jaringannya menjadi Tolak Ukur untuk mengadakan Expansi Militer di Papua Barat ???
APUA BARAT DI AMBANG
KEHANCURAN/PEMBANTAIAN.”SIAPAKAH YANG MAMPU
MEMBINASAKAN PARA PENBINASA ........???”
AMP-I. NUMBAY REPORTING
L.B.MOERDANI. KWILLA.
ARNOLD AP, MEMBANGUN BUDAYA PEMBEBASAN 0 komentar
Arnold Clemens Ap adalah sosok fenomenal yang lahir dalam blantika musik Papua pada era 1980-an. Tidak banyak Masyarakat Papua yang mengenalnya saat ini karena semua dokumen musik miliknya dilenyapkan pasca beliau dibunuh oleh Kopasandha pada Hari Paskah Tahun 1983 (Aditjondro; 2000).
Arnold Ap berasal Dari Pulau Numfor di Pesisir Utara Pulau Papua. Beliau yang masih menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen) saat itu sudah dipercayai oleh pihak kampus untuk menjadi Kepala Museum Loka Budaya Uncen. Kepercayaan dari pihak kampus ini tidak disia-siakan. Beliau membangun sebuah group musik yang diberi nama Mambesak (Burung Nuri) yang menurut Orang Biak adalah Burung Suci. Gerakan ini kemudia dianggap sebagai sejarah awal gerakan mahasiswa di Papua.
Kedekatan Arnold dengan Masyarakat Adat Papua dari berbagai unsur masyarakat menimbulkan kecurigaan pihak aparat keamanan yang mencurigainya memiliki kedekatan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Hal inilah yang kemudian merenggut nyawanya di Pasir Dua Jayapura saat jendak melarikan diri ke Papua New Guinea (PNG).
Membangkitkan kembali kesadaran masa akan jati dirinya sebagai Bangsa Papua yang di lakukan oleh Arnold Ap ini bagi Ibe Karyanto adalah berusaha membangun budaya pembebasan bagi rakyatnya yang tertindas dalam bidang seni sekalipun karena dominasi musik gereja dan musik melayu yang sedang melanda Tanah Papua saat itu. Arnold Ap dengan Grup Mambesaknya yang terus menggeliat di Tanah Papua membangun begitu banyak kesadaran di tingkat masa rakyat mampu membangkitkan bukan cuma kesadaran dirinya tapi juga kesadaran politik. Hal ini tidak dapat dianggap enteng oleh aparat karena membahayakan bagi interitas bangsa dan negara. Arnold Ap dengan kelompoknya Mambesak, mengalami penculikan dan pembunuhan karena dinilai membahayakan negara dengan membangkitkan jatidiri bangsa Papua melalui tarian dan nyanyian (J. Budi Hernawan OFM, Gereja-gereja di Papua: menjadi nabi di Tanah sendiri? Makalah seminar pada kuliah perpisahan Dr. At. Ipenburg STT I.S. Kijne, Abepura, 30 Maret 2002). Sungguh ironis.
Sebuah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah dan budayanya. Semoga alat negara ini tidak lagi menjadi mesin yang membunuh karakter budaya di dalam negaranya sendiri seperti yang telah terjadi di Papua ini dampak dari kekerasan ini, tidak banyak musisi Papua yang muncul karena ketakutan dan trauma di masa lalu. Semoga dengan bergulirnya demokrasi yang lebih terbuka di seantero Nusantara akan melahirkan lagi musisi-musisi muda Papua yang juga ikut meramaikan blantika musik Indonesia.
